Custom Search

Donate For Our Server!



Kurs Jual Beli
sumber: KlikBCA.com
Home
Links
UU Pangan No. 7
Perberasan
Makanan Tradisional Ind.
Tempe
Tempe Lamtoro
News Feeds
Sitemap





Lost Password?

 
Subscribe in a reader

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday73
mod_vvisit_counterThis week75
mod_vvisit_counterThis month2321
mod_vvisit_counterAll390273

Home arrow Perberasan arrow DPR: Impor Beras Rugikan 59 Juta Petani Indonesia
DPR: Impor Beras Rugikan 59 Juta Petani Indonesia PDF Print E-mail
Written by tribunnews.com   
Tribunnews.comTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI dari Fraksi PDI-P, Arif Budimanta mengungkapkan, langkah pemerintah membebaskan Bea Masuk impor beras yang diatur dalam PMK 241 tahun 2010 merugikan 59 juta petani.

"Kebijakan impor beras bagi kami ini merugikan petani-petani yang jumlahnya 59 juta orang," ungkapnya, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/2/2011).

Karena, menurutnya, data yang dicerminkan dari buku nota keuangan 2011 dan APBN 2011 sebagaimana dalam Undang-undang No. 10 untuk APBN 2011, dikatakan pemerintah melakukan kebiajakan stabilisasi pangan. Pemerintah mengalokasikan biaya untuk mendukung swasembada beras, dan meningkatkan swasembada lainnya untuk mengurangi impor.

"Itu sasaran utama pembangunan nasional 2011, itu sasaran prosuksi padi," ujarnya.

Kebijakan itu juga, menurutnya, tidak sesuai dengan data-data yang ditampilkan pemerintah dalam nota keuangan, Rencana Kerja Pemerintah (RDP) 2011.

Atas dasar data tersebut, pemeintah menunjukkan Indonesia surplus beras 5,1 juta ton beras pada 2010. Dan harusnya tahun 2011 kalau data APBN ini dipakai pemerintah, maka akan surplus 6,84 juta ton beras.

Dia menegaskan, pada tanggal 22 Desember Pemerintah mengeluarkan PMK 241 tentang impor beras. Dan dalam PMK 241 tersebut, diutaraka bahwa PMK 180 mengenai Bea Masuk (BM) dicabut.

"Jelas kebijakan ini menurut pandangan kami sebuah anomali di tengah data dan target yang menunjukan surplus beras, maka pemerintah harus bertanggung jawab atas data tersebut," ujarnya.

Dia melanjutkan bahwa posisi Fraksi PDI-P mengenai impor beras adalah menolak. Dan dengan tegas dirinya meminta penerintah mencabut kebijakan PMK 241. "Kami meminta agar kebijakan impor ini di cabut, saya menyatakan ada kelalaian analisis data," tegasnya.

 

Penulis: Srihandriatmo Malau  |   Editor: Kisdiantoro
Sumber: tribunnews.com
 
< Prev   Next >

9 JURUS SUKSES BEERTANAM PEPAYA KALIFORNIA

Telah terbit:

Bisa didapat di toko2 buku di seluruh tanah air.


UD PRIMA AGRO
Copyright © 2007 - 2017 Kemandirian Pangan