Custom Search

Donate For Our Server!



Kurs Jual Beli
sumber: KlikBCA.com
Home
Links
UU Pangan No. 7
Perberasan
Makanan Tradisional Ind.
Tempe
Tempe Lamtoro
News Feeds
Sitemap





Lost Password?

 
Subscribe in a reader

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2
mod_vvisit_counterYesterday73
mod_vvisit_counterThis week75
mod_vvisit_counterThis month2321
mod_vvisit_counterAll390273

Home arrow Perberasan arrow PDIP: Pembebasan Bea Masuk Beras Inkonstitusional
PDIP: Pembebasan Bea Masuk Beras Inkonstitusional PDF Print E-mail
Written by mediaindonesia.com   
MediaIndonesia.comAKARTA--MICOM: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) menilai kebijakan pemerintah tentang pembebasan bea masuk atas impor beras yang termuat dalam PMK 241/2010 inkonstitusional.
Sebab hal itu bertentangan dengan rencana kerja pemerintah (RKP) maupun Undang-Undang APBN 2011.

"Jadi penerbitan PMK No.241/2010 tentang pembebasan bea masuk atas impor beras inkonstitusional karena tidak sesuai dengan data yang disampaikan di buku Nota Keuangan dan RAPBN 2011, serta dan UU APBN 2011. Kebijakan pembebasan bea masuk impor beras juga bertentangan dengan Perpres No.29/2010," kata Anggota Komisi XI dari FPDIP Arif Budimanta dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan di Jakarta, Selasa (8/2).

Hal ini yang menyebabkan pihaknya sejak awal kebijakan impor beras karena tidak sesuai dengan janji pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dalam pemenuhan kebutuhan beras nasional.

Untuk itu, kata dia, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tersebut harus direvisi secepatnya dan kebijakan Pembebasan bea masuk impor beras tersebut harus dicabut.

Selain itu, dia juga meminta agar pemerintah melakukan konsolidasi data perberasan karena terindikasi adanya kelalaian penyusunan dan manipulasi data.

Arif menilai, dalam Nota Keuangan & RAPBN 2011 tertulis pemerintah mengupayakan alokasi anggaran untuk mendukung ketahanan pangan yang dilakukan untuk memelihara swasembada beras dan mengurangi impor.

Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menjelaskan bahwa sesuai PMK 241/2010 telah ditetapkan tarif bea masuk antara lain atas 57 produk (pos tarif) terkait pangan dari 0% menjadi 5% yang dapat dibagi dalam tiga kelompok. Yaitu bahan pangan (gandum dan kedelai), bahan/ pakan ternak dan ikan, dan pupuk.

Hal itu dilakukan dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pangan dunia. Untuk impor beras premium, tidak masuk dalam kelompok komoditas yang dibebaskan bea masuknya.

"Pengenaan tarif bea masuk sebesar Rp0,-/ kilogran hanya diberlakukan atas beras impor dengan spesifikasi beras dengan pecahan maksimum 25% dan itu adalah beras untuk
raskin," katanya.

Sementara beras wangi, beras ketan, dan beras setengah matang dengan kode HS. 1006.30.90.00 itu tetap dikenakan bea masuk.

Selain itu, lanjut Agus, pembebasan bea masuk beras yang digunakan untuk distribusi pasar dan Bulog pun pembebasannya hanya sampai Maret 2011. (Tup/OL-9)

Sumber : mediaindonesia.com

 
< Prev   Next >

9 JURUS SUKSES BEERTANAM PEPAYA KALIFORNIA

Telah terbit:

Bisa didapat di toko2 buku di seluruh tanah air.


UD PRIMA AGRO
Copyright © 2007 - 2017 Kemandirian Pangan